NEW!New top class exclusive digital courses Read More

Manokwari Selatan

“Rawan Penyelewengan”, LSM Ini Desak Kejari Sorong Awasi Anggaran Penangana Corona

1 Mins read

SORONG -“Rawan terjadi penyelewengan anggaran”, Yoseph Titirlolobi, SH, direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Papua Barat yang berkantor di Kota Sorong, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana yang di kucurkan Pemkot selama penanganan pandemi Covid-9.

Sampai saat ini menurut Yoseph, masyarakat belum menerima kompensasi yang seharusnya dari pemerintahan khususnya masyarakat yang membutuhkan.

“Kejari Sorong harus berani mengambil tindakan cepat untuk melakukan pengawasan dalam mengawasi setiap bantuan yang di siapkan Pemerintah Kota Sorong kepada masyarakat. Terkait dengan pencegahan dan penanganan Virus Covid-19,” jelasnya kepada awak media di Sorong melalui sambungan telpon,Kamis, (15/04/20).

Dia melanjutkan,  pengawasan Kejari Sorong sangat dibutuhkan agar bantuan tersebut tepat sasaran, apalagi anggaran kota termasuk anggaran yang terkecil diseluruh Indonesia.

“Anggaran sangat kecil. Dan sampai saat ini masyarakat masih banyak belum menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota sorong, Pengawasan dan pemantauan harus terus dilakukan, supaya jangan ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi terhadap seluruh bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemi saat ini,”ujar Yoepsh lagi.

“Jika ditemukan adanya penyelewengan, Kejari Sorong mengambil tindakan tegas dan mempidanakan oknum-oknum sesuai peraturan yang ada agar menjadi efek jera bagi mereka yang kedapatan menyelewengkan uang rakyat dalam kondisi bangsa sedang mengalami musiba Virus Covid 19,”

Ia kembali mengingatkan bahwa kehadiran Kejari Sorong sangat dibutuhkan saat ini, untuk memberi rasa percaya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintahan.

“Dengan hadirnya Kejari Sorong dalam melakukan pengawasan anggaran Covid-19 tentu akan membuat masyarakat tidak merasa kuwatir lagi tentang bantuan pemerintah,”kata Yoseph.

Dia lalau menjelaskan, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2020 dan Intruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan penuh kepada kepala Daerah dalam hal ini Walibkota Sorong untuk mengubah atau merealokasikan pos-pos anggaran dalam APBD 2020 tanpa harus melibatkan DPRD Kota Sorong, cukup mengirim pemberitahuan kepada DPRD Kota Sorong.

Untuk itu, Dia berharap keterlibatan Kejari Sorong dalam pengawasan penyaluran anggaran untuk membantu kerja Wali Kota Sorong selama pandemi Covid 19.(Red)

Related posts
Ekonomi & BisnisManokwari Selatan

Pemerintah Pusat Diminta Dukung Penuh Pengembangan Kakao Ransiki

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Pemerintahan Manokwari Selatan (Mansel) melalui Wakil Bupati, Wempi Welli Rengkung berharap ada dukungan penuh dari Pemerintahan Pusat terhadap pengembangan komoditas unggulan…
Ekonomi & BisnisManokwari Selatan

Prof. Charlie : Pembangunan Pabrik Pengolahan Coklat Rampung Akhir Tahun

1 Mins read
PENTUL,MANOKWARI-Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Charlie Hehatubun pastikan pembangunan rumah pabrik pengolahan coklat di Ransiki rampung akhir tahun ini. Menurut Charlie,…
Manokwari Selatan

Rumaseb : Tiga Karang Taruna Segera Dilantik

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Pengembangan kepemudaan di Mansel terus digembleng. Hal ini tak lepas dari niatan meningkatlan kapasitas pemuda di daerah tersebut. Kepala Dinas Pemuda…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *