NEW!New top class exclusive digital courses Read More

Manokwari Selatan

Leo Minta Bupati Maybrat Sikapi Dualisme Kepala Kampung di Aifat Raya

1 Mins read

MAYBRAT-Demi mewujudkan stabilitias dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kampung, perlu ditegakan sebuah legitimasi hukum dan peruturan dan undang-undang yang berlaku.

Bila tidak maka akan menimbulkan kesalahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan kampung yang berakibat tujuan pembangunan sebuah kampung tidak tercapai.

“Masa surat penunjukan oleh Kabak Pemerintahan Kampung bisa menggugurkan Garuda Emas Dari Bapak Bupati Maybrat, ini kan lucu sebenarny,”tegas Leonardus Kore, S.Hut, pemuda Maybrat juga selaku pendamping tingkat distrik Aifat Selatan, Rabu (20/5).

Kritikan pedas ini disampaikan Leo, sapaan akrab Leonardus Kore, mengkritik dualisme dan legalitas kepala kampung yang sedang terjadi pada sejumlah kampung di wilayah distrik Aifat Selatan.

Akibatnya contoh Leo, beberapa pemerintahan kampung diwilayah itu tidak dapat memuluskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

Dikatakannya bahwa, kendala dualisme kepemimpinan kepala kampung di Maybrat terutama Aifat Raya, kadang membuat resah dan dilematis masyarakat termasuk para oknum kepala kampung itu sendiri, bahkan, menurutnya, hal itu turut menambah tugas berat bagi para pendamping yang ada di Maybrat, sampai ancam-mengancam pun seringkali diterimanya oleh masyarakat.

“Contoh kasus, macam saya ini pernah dipalang dengan motor oleh salah satu oknum mantan kepala kampung diwilayah kerja saya, tapi ya itulah saya anggap masyarakatnya saya, kami hnya bagaimana ditugaskan utuk mengawal dana ini dengsn baik sehingga pelaksanaan dilapangan di setiap kampung bisa merubah wajah kampung itu baik seperti yang diharapkan oleh undang2 nomor 6 tahun 2014, kata mantan ketua KMK UNIPA ini.

Leo menjelaskan bahwa nota penunjukan kepala kampung oleh pemerintah Maybrat melalui kabak pemerintahan kampung tidak sesuai dengan prosedur, sebab kepala kampung sah sesuai SK bupati masih ada.

“Saya sebagai anak Maybrat juga sangat kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang ada, terutama kabak Pemerintahan kampung, kalau memang ada pemilihan serentak, silahkan lakukan pemeilihan, supaya siapapun yang dipilih oleh masyarakat dikampung itulah pimpinan di kampung, jangan membuat surat penunjukan lagi,”kata Leo.

Dirinya berharap agar pemerintah kabupaten Maybrat terutama Bupati dapar menyikapi polemik ini dengan serius sesuai prosder dan aturan yang berlaku demi menghindari konfik horisontal di tengah masyarakat maupun bagi para pendaping tingkat kampung maupun tingkat distrik di kabupaten Maybrat khuusnya Aifat Raya.

“Jadi kami pendamping desa ini tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan yang ada, kami hanya bagaimana diberi tugas utuk mendampingi dana kampung ini bisa dari sisi perencanan, pelaksanaan sampai pelaporan sehingga hasilnya bisa nampak untuk membangun kampung menuju kota, itu yang diharapakan oleh pemerintah yang ada berdasarakan undang-undang nomor 6 tahun 2014,” pungkas Kore. (Charles Fatie-R2)

Related posts
Manokwari SelatanPendidikan

Pemkab Mansel mendukung Pembentukan CDP untuk Urai Persoalan Pendidikan SMA

1 Mins read
PENTUL,MANSEL-Rencana Dinas Pendidikan Papua Barat akan bentuk empat Cabang Dinas Pendidikan (CDP) mendapat Dukungan dari Pemda Manokwari Selatan (Mansel). Diketahui, realisaikan kebijakan…
Manokwari SelatanPendidikan

Upaya Disdik Mansel Menghadap Tuntutan Pendidikan Berbasis Teknologi Ditengah Keterbatasan

1 Mins read
PENTUL,MANSEL-Pendidikan berbasis teknologi dirasa belum maksimal di Manokwari Selatan (Mansel). Padahal, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengupayakan perbaikan dalam…
Manokwari Selatan

Pelaksanaan UAS Tingkat SD Kabupaten Manokwari Selatan, Ketat Prokes

1 Mins read
PENTUL,MANSEL
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *