NEW!New top class exclusive digital courses Read More

Manokwari Selatan

Terima LKPJ Bupati 2019, Ketua DPRD Maybrat : LKPJ Merupakan Alat Ukur Kinerja

1 Mins read

MAYBRAT,PTC-Rapat paripurna LKPJ Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2019 sukses berakhir hari Jumat (11/9/2020), sejak dibuka pada Kamis (10/9/2020) di kantor DPRD Maybrat terletak di Kumurkek ibu kota Kabupaten Maybrat.

Sebelum rapat paripurna ditutup, DPRD Maybrat menyatakan terima seluruh pemaparan pihak eksekutif terkait dengan LKPJ Bupati tahun 2019 tersebut dengan sejumlah koreksi dan masukan dari DPRD.

Menanggapi tentang agenda tahun tersebut, Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Solossa saat ditemui awak media di aula kantor DPRD Maybrat pada Sabtu (12/9) mengatakan, agenda paripurna LKPJ dilaksanakan berdasarkan amanat undang-undang.

Sehingga hal tersebut wajib dilaksanakan karena LKPJ Bupati merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja pemerintahan selama setahun berjalan sesuai perintah undang-undang.

“Amanat undang-undang 23 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga PP no 13 tahun 2019 tentang LKPJ Bupati, sehingga agenda yang dilakukan ini sebagai sebuah agenda rutinitas, dan ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme di dewan,”tegas ketua DPRD yang dikenal dengan sapaan Nando kepada media.

Sebelumnya Bupati Kabupaten Maybrat, Bernad Sagrim, pada hari Kamis (10/9) berjanji dan berkomitmen kedepannya akan tingkatkan kolaborasi antara dua lembaga yakni eksekutif dan legislatif.

“Intinya kedepan kita lakukan kolaborasi yang baik antara kedua lembaga ini, baik lembaga eksekutif dan legislatif. Ada beberapa hal yang kita sudah bahas terutama dalam mengkaji dokumen LKPJ Bupati tahun 2019, baik itu sejak hearing kemarin yang disampaikan oleh pansus LKPJ yang mana sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa masalah yang sudah dibacakan tadi, dokumen saya sudah minta di pak ketua DPR tadi, kita sudah komitmen setalah pelantikan sekda hari Senin kita segera lakukan konsolidasi,”ungkap Bupati.

Dokumen LKPJ ini, sambung Bupati, rencananya akan diantar dan dilakukan konsultasi di tingkat Provinsi untuk ditetpakan menjadi sebuah ranperda LKPJ.

“Intinya tadi kita semua sudah rekonsiliasi lah, untuk bagaimana kita memperbaiki kinerja pemerintahan kita ini kedepan, termasuk bagaimana pengamanan ibukota. Kedepan kita berharap kedua sekretaris yang ada seperti sekda dan sekwan bisa sinergis dalam rangka mengakomodasi semua rencana kebijakan, sehingga kebijakan yang kita putuskan kedepan tidak menjadi bola liar lagi,”pungkas Bupati.(Charles Fatie/R2)

Related posts
Manokwari Selatan

Pertama di Papua Barat, Kemendes dan Pemkab Mansel Launching Program Tekad 

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Pertama Kali di Papua Barat, Pemkab Manokwari Selatan (Mansel) bersama Kementrian Daerah Tertinggal (Kemendes) melaunching program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad)…
Ekonomi & BisnisManokwari Selatan

Hingga September, Ekspor Kakao Kering Ransiki Capai Rp. 8,3 Miliar

1 Mins read
PENTUL, MANOKWARI-Kakao Ransiki kembali diekspor ke luar negeri melalui sejumlah mitra. Terbaru, hampir 11 ton Kakao Ransiki diekspor kepada PT Cargill Surabaya…
Ekonomi & BisnisManokwari Selatan

Pemerintah Pusat Diminta Dukung Penuh Pengembangan Kakao Ransiki

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Pemerintahan Manokwari Selatan (Mansel) melalui Wakil Bupati, Wempi Welli Rengkung berharap ada dukungan penuh dari Pemerintahan Pusat terhadap pengembangan komoditas unggulan…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *