NEW!New top class exclusive digital courses Read More

ManokwariManokwari Selatan

Masuk Daerah Miskin Ekstrim, Mansel Bakal ‘Disentuh’ Program Pusat

3 Mins read

PENTUL, MANOKWARI-Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran menerangkan, Mansel masuk dalam lima wilayah di Papua Barat yang dikategorikan daerah miskin ekstrim.

Hal tersebut diungkapkan Waran kepada awak media, usai bertemu Wapres Ma’aruf Amin, dalam rapat koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat di auditorium PKK Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Olehnya kata Waran, sejumlah program bakal disiapkan kementerian terkait, guna meningkatkan perekonomian warga orang asli Papua (OAP).

“Ada beberapa program dari kementerian, seperti Kementerian Tenaga Kerja, UKM, terus Kemendagri, Perikanan dan Kelautan. Nanti dari Kementerian Tenaga Kerja ada bantuan subsidi upah kepada para tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK akibat covid-19. Itu program di 2021 ini. Itu yang tadi kita bicarakan dengan Wapres RI,” tuturnya.

Dipaparkan Waran, ada program khusus juga yang disiapkan untuk eks pegawai PT Cokran yang di-PHK.

“Memang di PT Cokran itu yang lalu banyak pegawai yang di-PHK akibat covid-19 maupun alasan tidak adanya operasional. Sehingga ini yang menjadi skala prioritas. Kementrian akan turunkan tim untuk kroscek langsung ke Cokran,” ujarnya.

Dijelaskan Waran, berdasarkan instruksi Wapres, pihaknya akan segera melaksanakan pendataan penduduk yang masuk kategori miskin dan ekstrim di wilayah Mansel.

“Kita akan data semua per-KK, dari tingkat kampung, distrik sampai ke tingkat kabupaten,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan data yang diterima menyebtukan, lima Kabupaten di Papua Barat yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 RT.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7,960 jiwa.

Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760, Kabupaten Tambraw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa.

Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta paling terakhir Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

Pada kesempatan Rakor tersebut Wakil Presiden meminta agar Gubernur dan seluruh Bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing
mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

Gubernur dan para Bupati diminta
agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

Secara khusus Wapres mengatakan bahwa dalam tahun 2021 ini tinggal yang tinggal 3 bulan lagi akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat dengan menggunakan data yang sekarang tersedia.

Untuk program khusus 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi
Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai amanat Keppres No. 20 Tahun 2020, juga sekaligus membahas pelaksanaan Inpres No.9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arah dari Presiden adalah harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan Strategi percepatan pembangunan bertumpu pada 5 kerangka kebijakan yaitu: pertama, pembangunan SDM
unggul; kedua, transformasi dan pembangunan ekonomi; ketiga, pembangunan infrastruktur
dasar; keempat, pelestarian kualitas lingkungan hidup; dan kelima, tata kelola pemerintahan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN Tahun
Anggaran 2021, yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral
Kementerian/Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk
mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah,
peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022.

Pada APBN TA 2022, untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, juga didukung pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa Specific Grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Pada kesempatan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Barat, Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dimana penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP. (LIO)

Related posts
Manokwari Selatan

Disperindak kebut Fasilitas Penunjang Pasar Moses Anari

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagk) Manokwari Selatan (Mansel) tengah kebut percepatan pembangunan fasilitas penunjang Pasar Moses Anari di Kampung Waranggui,…
Manokwari Selatan

Pelayanan SIM masyarakat Manokwari Selatan Tunggu Nomor Satpas

1 Mins read
PENTUL, MANSEL-Polres Manokwari Selatan masih harus menunggu diterbitkannya nomor registrasi Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) dari Korlantas sebelum memulai pelayanan pembuatan SIM di…
Manokwari Selatan

Pemda Dukung Penguatan Parpol

1 Mins read
PENTUL, MANSEL– Wakil Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Wempi Rengkung menerangkan, Pemda Mansel akan terus berupaya melakukan penguatan pada tubun Parpol yang ada….
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *